DPD AHN KABUPATEN WAROPEN. PEMERINTAH MELALUI INSTANSI TEKNIS TERKESAN LAMBAT URUS NASIB HONORER

Menunjuk surat Kepala BKD Provinsi Papua Nomor : 800/1317/BKD/VII/2020, tanggal 15 september 2020 perihal Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Verifikasi Data Tenaga Honorer, kepada Bupati dan Walikota. Ditanggapi sesal oleh DPD Aliansi Honorer Indonesia Kabupaten Waropen. Pemerintah melalui Dinas teknis terkesan lambat untuk melakukan langkah langkah guna menjemput proses tersebut. DPD AHN sebagai LSM yang fokus untuk menyuarakan aspirasi honorer dikabupaten waropen tidak akan tinggal diam, untuk mengawal proses ini. kondisi ini sungguh memprihatinkan, kabupaten tetangga kami Kepualauan Yapen dan Mamberamo telah melakukan tahapannya, serta beberapa kabupaten lain di Papua.  Ada apa sebenarnya dengan kabupaten seribut bakkau ini ungkap Ketua DPD AHN Kabupaten Waropen.

didalam petikan surat tersebut bahwa persiapan ini dilakukan sampai dengan bulan november telah dikirimkan, dan pemberkasan hanya sampai minggu ke III bulan oktober, itu artinya bahwa Timline kita sangat terbatas, untuk melakukan proses ini. ingat bahwa Proses birokrasi diwaropen ini sungguh berbelit dan tidak tepat waktu, ketidakpastian disini begitu tinggi, hari ini pejabat bilang besok tapi bisa tahun depan. dengan kondisi kondisi ini, pemerintah tidak menyadari secara tidak sadar mempengaruhi sikologis rekan rekan. ini peluang besar untuk kesejahteraan dan peningkatan karir tenaga honorer yang telah bekerja dengan hati yang tulus iklas dikabupaten seribu bakau ini. 

perjuangan afirmasi 20.000 tenaga honorer ini perlu saya sampaikan adalah perjuangan yang digagasi oleh Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua dan Kabupaten Mamberamo, serta Aliansi di Kabupaten/Kota yang berteriak berulangkali untuk Nasib Para Honorer di Seluruh Tanah Papua. sehingga dari sisi kebijakan pemerintah melalui MRP, DPRD, Gubernur dan Bupati Bupati se tanah papua, meminta kuota afirmasi untuk 20.000 tenaga honorer diangkat menjadi CPNS tanpa melalui jalur Test.

Bagian ini terus diusahakan, sehingga pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa, ini produk murni dari Suara keresahan honorer se tanah papua yang tergabung dalam Alians Honorer Nasional Provinsi Papua, yang membawahi Seluruh DPD ditingkat Kabupaten Kota. Pemerintah hanya perlu melakukan bagiannya sedikit saja sesuai kewenangan yang melekat. karena walau bagaimanapun kewenangan ada dipemerintah, kami hanya bisa mendorong dan mengawal aspirasi teman teman, dan memastikan segala hal berjalan sesuai dengan protokol yang ada.

Informasi yang kami himpun dari kontibutor kami, menyampaikan bahwa dalam minggu ini BKPL akan mengumumkan hasil CPNS 2018 dan melakukan tahapan sebagaimana petunjuk dari BKD Provinsi papua tentu saja harus sesuai dengan mekanisme yang ada. karena hal tersebut membutuhkan waktu dan konsentrasi. BKPL akan melakukan langkah pemutakhiran data tenaga honorer termasuk jumlah honore K-2 tahun 2015 yang karena kendala aplikasi tertutup, perlu untuk dikerjakan kembali.

DPD Aliansi Honorer Kabupaten Waropen akan terus mengawal proses ini. sehingga proses ini berjalan dengan baik, tanpa ada praktik praktik politik dan kepentingan, karena bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Waropen, ungkap Ketua DPD AHN Kabupaten Waropen.

(fhi/Red)