DPD AHN WAROPEN SIAP GELAR DEMO BESAR ATAS PERMASALAHAN HONORER DI KABUPATEN WAROPEN


DPD AHN Kabupaten Waropen berencana Siap Gelar Demo Besar atas sejumlah permasalahan honorer di Kabupaten Waropen, dalam pernyataan yang dikutip oleh redaksi. Ketua Dewan Pengurus Daerah Aliansi Honorer Inonesia Kabupaten Waropen (DPD-AHN Kab. Waropen), Yohanis Wonatorey di Sekretariat DPD AHN Waropen, Kampung Ronggaiwa, Senin 21 September 2020. Saat Kami konfirmasi Ketua DPD AHN Waropen Menyampaikan pemerintah daerah Kabupaten Waropen dalam hal ini terkrsan sama sekali tidak merespon peluang pengangkatan tenaga honorer yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap nasib honorer dikabupaten waropen. Dalam semangat otonomi khusus yang diperjuangkan dimana, banyak program affirmasi yang berguna bagi hajat hidup orang banyak, sepanjang manifestasinya di atas Tanah Papua, yang kurang lebih 18 tahun. Konsepsi berpikir kita masih terlalu apatis dengan keadaan, tentang bagaimana memanusiakan manusia, manusia waropen yang bekerja diatas tanah ini untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, guna menegakan keadilan dan mengusahakan kesejahteraan seluas luasnya diatas tanah papua, sesuai Tujuan didirikannya Negara Indonesia. Responsifitas pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan publik yang bermanfaat untuk kemasalahatan pekerja honorer masih terlalu minor dan hidup dalam bayang bayang semu diatas Tanah Seribu bakkau, namun penuh seribu keanehannya ini.

hal itu dengan jelas dapat dilihat dengan ketidakhadiran pemerintah Kabupaten Wropen dalam pertemuan pertemuan penting yang bersifat strategis ditingkat pusat maupun tingkat provinsi bahkan pusat bagi nasib kami. Justru dalam hal ini kami DPD Aliansi Honorer Nasional yang terus berjuang dengan selalu berkoordinasi secara aktif untuk memperjuangkan hak hak Honorer bersama DPW Provinsi Papua, untuk dilajutkan bersama DPP AHN Pusat, sehingga lahirlah suatu kebijakan yang menjawab kebutuhan seluruh Pekerja Honorer di Seluruh Tanah Papua. Oleh karena hal itu Pemerintah Kabupaten Waropen dalam hal ini instansi teknis BKPL kabupaten waropen harus koperatif menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu bekerja aktif mengurus kejelasan nasib honorer di Kabupaten Waropen.

Tuntutan kami, sebagaimana yang kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Waropen,

  1. BKPL tidak perlu menghambat pengurusan nasib kami dengan dalil apapun, juga dengan alasan alasan lain dengan tidak diumumkan hasil CPNS formasi 2018, secara langsung akan menghambat pengurusan nasib honorer. untuk diangkat menjadi PNS tahun 2020.
  2. BKPL kabupaten waropen sebagai Instansi teknis harus koperatif mengurus nasib honorer tanpa melihat kepentingan politik, korupsi, kolusi dan nepotisme yang  hiruk pikuknya terdengar secara luas di Kabupaten Waropen.
  3. Pemda waropen segera menyelesaikan persolan honorer di Kabupaten Waropen, dengan mengembalikanstatus honorer yang sudah sudah mengabdi ditahun 2018 bahkan ditahun tahun sebelumnya untuk mendapatkan ruang pada pengangkatan tahun 2020.
  4. Pemda waropen segera membayar upah atau gaji honorer di lingkungan pemerintah kabupaten  waropen yang tidak terbayarkan sepanjang tahun 2020 bahkan tahun tahun sebelumnya.
  5. kami DPD AHN Kabupaten Waropen akan mengawal seluruh proses dengan mengakomodasi serta mengaAdvokasi seluruh rekan rekan, serta mengawal proses perekrutan ini sehingga terhindar dari bias politik praktis dalam penyelenggaraan perekrutan dan pengangkatan pegawai honorer di Kabupaten Waropen
  6. Pada kesempatan pertama ini tuntutan ini tidak di dengarkan maka pejabat berwenang akan dilaporkan secara tertulis kepada kepihak berwajib, untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
kami siap untuk menduduki kantor BKPL kabupaten Waropen, dan menggelar Aksi Demo Besar untuk menuntut segala kepentingan pegawai honorer di Kabupaten Waropen. perlu dicatat bahwa ketebukaan informasi kepada publik adalah roh dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kontrol publik terhadap penyempurnaan kebijakan lewat kritik publik adalah baik guna penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
ungkap Yohanes Wonatorey, ketua DPD AHN Kabupaten Waropen di Sekretariat DPD AHN Kabupaten Waropen pada 22 September 2020 kepada Redaksi.

(fhi/red)








Komentar

Postingan populer dari blog ini

STAF KHUSUS KEPRESIDENAN, TERIMA ASPIRASI HONORER KABUPATEN WAROPEN